Seputar Indonesia, Monday, 02 April 2012
Sementara itu,Ketua Umum Liga Mahasiswa NasDem Willy
Aditya mengatakan, molornya pembahasan RUU Pemilu berpotensi mengacaukan
pelaksanaan Pemilu 2014.
KEBUNTUAN dalam menyepakati empat isu krusial RUU Pemilu
dinilai menjadi pemicu lemahnya kesolidan dukungan pada kebijakan-kebijakan
pemerintah, termasuk dalam usulan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
“Indikasi kuatnya sudah terasa karena koalisi sama sekali tidak berfungsi dalam
pembahasan usulan pemerintah menaikkan harga BBM.
Dalam konteks kepentingan untuk RUU Pemilu, saya menduga
partai koalisi seperti PPP,PKB,PAN, dan PKS merasa tidak didengar Partai
Demokrat sehingga mereka tak mau patuh sepenuhnya mendukung kenaikan harga
BBM,”ungkap Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry
Sumampouw kepada SINDOkemarin. Jeirry menjelaskan, aroma bargaining politik
terkait pembahasanisuBBM dan RUUPemilu semakin tercium lantaran PDIP dikabarkan
mau menurunkan tawarannya soal PT dari 5% hingga 3,5%.
“Kalau ini benar terjadi,dinamika koalisi menjadi cair
bahkan tidak tabu mengikuti arus oposisi,”katanya. Jeirry menjelaskan, dalam
Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi memang tak ada keseragaman saat membahas
RUU Pemilu lantaran Partai Demokrat tidak berhasil berperan sebagai penengah
yang baik. Bahkan, ada kesan Demokrat berjalan sendiri. Hal ini akhirnya
diikuti partai-partai lain yang memiliki target politik masing-masing menuju
2014.
“Sekarang sudah kelihatan secara terbuka bahwa Golkar berjalan sendiri dengan PT 5% dan alokasi kursi 3 hingga 6 per dapil. Timpang dengan PKB, PPP, dan PAN yang menginginkan PT tak lebih dari 3,5% dengan alokasi kursi 3 hingga 10 per dapil.Tawaran Partai Demokrat dengan PT 4% dan alokasi kursi 3 hingga 8 per dapil tidak dianggap sebagai jalan tengah lantaran semua partai merasa tidak diuntungkan atas tawaran itu,”pungkasnya.
Sementara itu,Ketua Umum Liga Mahasiswa NasDem Willy
Aditya mengatakan, molornya pembahasan RUU Pemilu berpotensi mengacaukan
pelaksanaan Pemilu 2014.Menurut dia, pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu akan
ikut molor.Meski pada akhirnya bisa dilaksanakan, hasilnya akan banyak
kelemahan dan masalah. “Tahapan pemilu sekarang hanya bisa dilakukan dalam
waktu 1,5 tahun sebelum hari H meski aturannya dimulai 2 tahun. Ini sumber
masalah. Setiap tahapan pemilu akan terganggu dan ada kekacauan.
Lihat saja Pemilu 2009 yang kacau gara-gara data untuk
DPT (daftar pemilih tetap) diberikan sangat mepet,” ujar Willy di Jakarta
kemarin. Dia juga sangat menyayangkan sikap fraksi-fraksi di DPR yang hingga
kini belum menyepakati semua poin krusial dalam RUU Pemilu.Alih-alih
bermufakat, DPR justru memperpanjang waktu pengesahan dari sebelumnya 5 April menjadi
12 April 2012. “Ini kita belum bicara waktu gugatan ke MK (Mahkamah
Konstitusi). Jadi akan banyak potensi masalah yang muncul,”pungkasnya. rahmat
sahid/radi saputro/ mohammad sahlan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar