Rabu, 04 April 2012

Dukungan terhadap Kebijakan Pemerintah Melemah
Seputar Indonesia, Monday, 02 April 2012

Sementara itu,Ketua Umum Liga Mahasiswa NasDem Willy Aditya mengatakan, molornya pembahasan RUU Pemilu berpotensi mengacaukan pelaksanaan Pemilu 2014.

KEBUNTUAN dalam menyepakati empat isu krusial RUU Pemilu dinilai menjadi pemicu lemahnya kesolidan dukungan pada kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk dalam usulan penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) “Indikasi kuatnya sudah terasa karena koalisi sama sekali tidak berfungsi dalam pembahasan usulan pemerintah menaikkan harga BBM.

Dalam konteks kepentingan untuk RUU Pemilu, saya menduga partai koalisi seperti PPP,PKB,PAN, dan PKS merasa tidak didengar Partai Demokrat sehingga mereka tak mau patuh sepenuhnya mendukung kenaikan harga BBM,”ungkap Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw kepada SINDOkemarin. Jeirry menjelaskan, aroma bargaining politik terkait pembahasanisuBBM dan RUUPemilu semakin tercium lantaran PDIP dikabarkan mau menurunkan tawarannya soal PT dari 5% hingga 3,5%.

“Kalau ini benar terjadi,dinamika koalisi menjadi cair bahkan tidak tabu mengikuti arus oposisi,”katanya. Jeirry menjelaskan, dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi memang tak ada keseragaman saat membahas RUU Pemilu lantaran Partai Demokrat tidak berhasil berperan sebagai penengah yang baik. Bahkan, ada kesan Demokrat berjalan sendiri. Hal ini akhirnya diikuti partai-partai lain yang memiliki target politik masing-masing menuju 2014.

“Sekarang sudah kelihatan secara terbuka bahwa Golkar berjalan sendiri dengan PT 5% dan alokasi kursi 3 hingga 6 per dapil. Timpang dengan PKB, PPP, dan PAN yang menginginkan PT tak lebih dari 3,5% dengan alokasi kursi 3 hingga 10 per dapil.Tawaran Partai Demokrat dengan PT 4% dan alokasi kursi 3 hingga 8 per dapil tidak dianggap sebagai jalan tengah lantaran semua partai merasa tidak diuntungkan atas tawaran itu,”pungkasnya.

Sementara itu,Ketua Umum Liga Mahasiswa NasDem Willy Aditya mengatakan, molornya pembahasan RUU Pemilu berpotensi mengacaukan pelaksanaan Pemilu 2014.Menurut dia, pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu akan ikut molor.Meski pada akhirnya bisa dilaksanakan, hasilnya akan banyak kelemahan dan masalah. “Tahapan pemilu sekarang hanya bisa dilakukan dalam waktu 1,5 tahun sebelum hari H meski aturannya dimulai 2 tahun. Ini sumber masalah. Setiap tahapan pemilu akan terganggu dan ada kekacauan.

Lihat saja Pemilu 2009 yang kacau gara-gara data untuk DPT (daftar pemilih tetap) diberikan sangat mepet,” ujar Willy di Jakarta kemarin. Dia juga sangat menyayangkan sikap fraksi-fraksi di DPR yang hingga kini belum menyepakati semua poin krusial dalam RUU Pemilu.Alih-alih bermufakat, DPR justru memperpanjang waktu pengesahan dari sebelumnya 5 April menjadi 12 April 2012. “Ini kita belum bicara waktu gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Jadi akan banyak potensi masalah yang muncul,”pungkasnya. rahmat sahid/radi saputro/ mohammad sahlan

Tidak ada komentar: