NASIONAL Demokrat sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan (ormas) harus tetap kritis untuk merealisasikan perubahan yang lebih baik bagi Indonesia.
Demikian ditegaskan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh saat membuka rapat koordinasi dan pertemuan Dewan Pengurus Pusat Nasional Demokrat dengan pengurus wilayah dan pengurus daerah se-Kalimantan Tengah (Kalteng) di Palangkaraya, Kalteng, kemarin.
Ia melanjutkan, kekritisan dan ide Nasional Demokrat juga bisa dititipkan kepada pihak yang dirasa mampu seperti Partai Nasdem yang mendeklarasikan diri belum lama ini.
"Kalau ada Partai Nasdem, kita doakan mereka, dan kalau bagus, kita titipkan ide kita kepada mereka. Sebab, kalau tidak kita titipkan ide dan gagasan kita, kita semua akan rugi," ujarnya.
Dalam Pemilu 2014, Surya Paloh melihat ada dua pilihan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Pilihan pertama, masyarakat akan memilih pada rezim yang memerintah dan berkuasa saat ini, dan pilihan kedua masyarakat akan memilih yang di luar rezim atau sebagai penantang. Partai Nasdem dilihatnya sebagai penantang yang harus mengerti etika berpolitik dan tidak berpura-pura...
Semakin koruptif
Wakil Sekjen Bidang Litbang Nasional Demokrat Willy Aditya mengatakan politik pencitraan menjadikan Indonesia tidak memiliki karakter kebangsaan yang jelas dan tegas. Hal itu semakin diperparah dengan realitas kekuasaan yang semakin koruptif ketimbang kekuasaan Orde Baru sebelumnya, sehingga krisiskepercayaan menjadi suatu yang tak terelakkan.
Untuk memperbaiki itu, butuh komitmen besar untuk kembali ke Pancasila. "Dalam situasi dan kondisi kekinian Indonesia, yang menjadi titik sentral untuk menjawab tantangan zaman tidak hanya restorasi nilai-nilai luhur Pancasila. Namun juga, komitmen besar para masyarakat politik, masyarakat sipil, alim ulama, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen-bangsa lainnya atas dasar common interest sebagai rule of game," terang Willy, dalam seminar Ini Medan Demokrasi, Bung, yang berlangsung di Kampus Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, kemarin.
Budayawan Franz Magnis
Suseno yang juga pembicara dalam seminar itu menyatakan pemimpin negara harus menunjukkan karakter dan keberanian untuk bicara jelas kepada rakyat, bahwa mereka tidak akan menoleransi berlangsungnya kekerasan di negeri ini.
"Kita memerlukan pemimpin yang berani mengecam semua pihak yang meremehkan Pancasila. Tidak ada yang berhak menggunakan kekerasan di negara ini," kata Franz.
Disebutkan Franz, ada empat sumber konflik dan kekerasan dalam masyarakat Indonesia pada saat ini, yaitu premanisme, konflik tanah maupun penggusuran, pemekaran daerah, dan agama. (SS/YN/P-3)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar